GERBANG TATA BANGUN JAYA

Sabtu, 04 Juli 2015

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KERJA PENGADAAN BARANG



A.  Ketetapan Umum

Ketentuan – ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuan-ketentuan pokok yang dapa diterapkan pada semua jenis kontrak adalah :

1)   Definisi
      Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak.Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.
2)   Penerapan
Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak.

3)   Asal Barang dan Jasa
      Asal barang dan Jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal barang jasa atau  yang menjadi objek perjanjian dalam kontrak.
Asal barang adalah tempat barang diperoleh,antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan      komponen impornya. Asal Barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak.

4)   Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Pengguna dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan kontrak oleh penyedia barang / jasa.

5)     Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek
Hak Paten, hak cipta,dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia barang/jasa untuk melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten,hak cipta,dan merek.

6)     Jaminan
Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa yaitu :

a.   Jaminan uang muka diberikan kepada pengguna barang/jasa dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka;
b.   Jaminan pelaksanaan diberikan kepapda pengguna barang /jasa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak;
c.   Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu (rendah lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS;
d.   Jaminan pemeliharaan diberikan kepada pengguna barang/jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen);
e. Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan.

7)   Asuransi
Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu:
a.   Pihak penyedia barang jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.
b.   Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuaransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelekaan ditempat kerjanya
c.   Besarnya asuransi ditentukan didalam dokumen pengadaan.

8)   Pembayaran
Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran.

9)   Harga
Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia barang atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya.

10 Amandemen kontrak
Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:

a.   perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dala kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b.   Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
c.   Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
d.   Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

11)   Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak. Hak dan kewaiban para pihak adalah:

a.   Hak dan kewajiban pihak pengguna barang
1.      Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan  oleh penyedia barang /jasa;
2.      Meminta laporan-laporan seca ra periodik mengenai   pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang / jasa 
3.      Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang /jasa;
4.      Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang / jasa   untuk  kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

b.     Hak dan kewajiban-kewajiban Pihak Penyedia Barang /Jasa
1.      Menerima pembayaran untuk pelaksanaan  pekerjaan sesuai dengan harga yangt  telah ditentukan dalam kontrak;
2.      Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan  kontrak;
3.      Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara   periodic kepada pihak pengguna barang / jasa;
4.      Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah dietapkan   dalam kontrak.
5.      Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna barang /jasa;
6.      Menyerahkan hasil  pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7.      Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.
8.      Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai :
a)     Kapan kontrak mulai berlaku
b)     Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan
c)      Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa.
9.      Pengawasan
Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan pengguna barang/jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa.
Apabila di perlukan oleh pengguna barang/jasa karena pengguna barang/jasa tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka pengguna barang / jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.


l)              Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

         Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai :
a)           Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang / jasa dari jadual yang ditentukan dalam kontrak.
b)           Saksi yang diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa atau pengguna barang/jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
c)            Pengecualian dari ketentuan butir
d)           Akibat keadaan kahar.
a) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
(1)   Peperangan;
(2)   Kerusuhan;
(3)   Revolusi;
(4)   Bencana alam: banjir,gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah lonsor, wabah penyakit, dan angin topan;
(5)   Pemogokan;
(6)   Kebakaran;
(7)   Gangguan industri lainnya.
b)     Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
c)      Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang  diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat sanksi;
d)     Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan dari pihak.
e)     Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak.


m)          Itikat baik
a)     Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak;
b)     Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

n)            Pemutusan Kontrak
Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak  dapat diputuskan, dibagi dua yaitu :
a)           Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa;
b)           Pemutusan kontak oleh pihak pengguna barang/jasa.

o)            Penyelesaian Perselesihan
Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambl dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan yaitu melalui musyawarah, meditasi, konsultasi atau arbittrase di Indonesia.

p)            Bahasa dan Hukum
Bahasa dan Hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri dapat menggunakan bahasa inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

q)            Perpajakan
Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

r)             Korespondensi
Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, telek, atau kawat dan ditujukan kepada alamat para pihak. Di jelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi.

d)           Penggunaan Penyedia / Barang/Jasa Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
a)     Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia barang / jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;
b)     Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah pnyedia barang /jasa bukan usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat :

e)           Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama dengan penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
l)        Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia  barang/jasa terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
2)     Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut;
3)     Menbuat laporan periodic mengenai pelaksanaan ketetapan diatas.
4)     Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka kontrak batal dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.

B.Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya.
Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang

a)     Standart
Standar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihak penyedia barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis.

b)     Pengepakan
Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak.

Tujuan ketentuan pengepakan ini  adalah supaya barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal  barang sampai ketujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak.


Demikian....semoga bermanfaat
salam

DEFINISI PELELANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN


1.      Barang
adalah benda dalam berbagai bentuk uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

2.      Jasa Pemborong
adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan Proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3.      Jasa Konsultasi
adalah  jasa keahlian profesionalisme dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran  tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistemetis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

4.      Jasa lainnya
adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konstruksi, jasa pemborong, dan jasa pemasokan barang.

5.      Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di  bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa nasional untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen  atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit layanan Pengadaan (Precurement Unit).

6.      Dokumen Pengadaan
adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi  penawaran oleh panitia / pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurment)

7.      Kontrak
adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang /jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

8.      Surat jaminan
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang /jasa.

9.      Kemitraan
adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan  luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

10. Pakta integritas
adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia pengadaan/pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan  (Procurement Unit) penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

11. Kontrak Lump sum
adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap,dan semua risiko yang mungkin dalam proses penyelesaian ditanggung  oleh penyedia barang/jasa.

12. Kontrak harga satuan
adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk disetiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang jasa.

13. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan
adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

14. Kontrak terima jadi
adalah kontrak pengadaanbarang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, pralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan criteria kinerja yang telah ditetapkan.


15. Kontrak persentase
adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

16. Kontrak tahun tunggal
adalah kontrak pelaksanaan  pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

17. Kontrak tahun jamak
adalah kontrakl pelaksanaan pekerjaan  yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu )  tahun  anggaran  yang dilakukan atas  persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiaya APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang  dibiayai APBD Kabupaten/Kota,Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Konstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe  Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

18. Kontrak Pengadaan tunggal
adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan  tertentu dalam  waktu tertentu.

19. Kontrak Pengadaan bersama

adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.”

METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

CONOTH METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROYEK STRUKTUR BAJA GUDANG

UNTUK DOKUMEN TENDER

TAHAP
DESKRIPSI
KETERANGAN

1

Kontrak Kerja

Penandatanganan kontrak kerja antara pengguna dan penyedia barang/jasa


2

Persiapan Lapangan

-    Mengajukan rencana mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui, terutama sehubungan dengan kegiatan transportasi alat-alat dan perlengkapan pekerjaan kelokasi proyek dan pengembaliannya.
-    Membuat bangunan sementara untuk ruang Direksi lengkap dengan peralatan kerja, gudang dan los kerja yang cukup luas ditempat pekerjaan, lengkap dengan kunci dan perabotan yang diperlukan sesuai dengan persetujuan Direksi Pekerjaan (termasuk penempatannya).
-    Menyediakan peralatan kerja yang baik dan siap pakai sesuai dengan macam dan volume pekerjaan.
-    Sebelum pekerjaan penggalian, penempatan bahan urukanatau penimbunan bahan, dilakukan pembersihan semua tumbuh-tumbuhan dan sampah yang kemudian di buang keluar lokasi pekerjaan.
-    Melakukan pengukuran serta pendistribusian titik kontrol dengan mengadakan pengukuran posisi horizontal dan vertikal yang saling terkait serta hasil pengukuran dilaporkan  kepada Direksi Pekerjaan.
-    Membuat BM (Bench Mark) dan peil pokok/patok utama untuk setiap unit pekerjaan yang memerlukan bouwplank.
-    Mencari sumber air dan membuat toilet serta menanggulangi keamanan dan ketertiban.


2

Desain dan Gambar Persetujuan

Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pembuatan desain dan gambar persetujuan struktur bangunan secara keseluruhan dan menyerahkan kepada pengguna jasa untuk diperiksa sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan



3

Persetujuan Gambar

Pihak Pengguna Jasa memeriksa desain dan gambar persetujuan struktur bangunan sebelum penyedia jasa membuat gambar kerja untuk pelaksanaan pengadaan barang dan pabrikasi


4

Gambar Kerja

Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pembuatan gambar kerja sesuai desain dan gambar persetujuan yang telah disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa


5

Pengadaan Material

Penyedia Barang/Jasa melakukan pengadaan sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa


6

Uji Material

Penyedia Barang/jasa akan melaksanakan uji material yang akan digunakan dengan disaksikan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk memastikan bahwa material sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan


7

Pabrikasi

Penyedia Barang/Jasa melakanakan pabrikasi sesuai gambar kerja


8

Pengecatan

Material yang sudah selesai di pabrikasi selanjutnya dilakukan pengecatan sesuai dengan speck cat yang telah ditentukan.


9

Sortir & Pengepakan

Material yang sudah selesai di cat selanjutnya disortir dan di packing


10

Pengiriman

Material yang sudah selesai di packing selanjutnya Material dikirim ke lokasi Proyek dan dilakukan serah terima barang antara Penyedia Barang/Jasa dengan pihak Pengguna Barang/Jasa.


11

Pemasangan Baja dan Atap

-   Sebelum pemasangan dimulai, dilakukan pemeriksaan permukaan atas dari semua gording atau rangka penumpu agar terletak pada bidang datar.
-   Dilakukan penyetelan yang cermat untuk dapat menjamin penguncian, khususnya dipusat-pusat penumpu yang berdekatan.
-   Penumpu pertama dan terakhir serta pelat kaitnya berjarak sedikitnya 75 mm dari setiap ujung lembaran, untuk bisa mempertahankan daya cengram yang maksimal.
-   Untuk dapat mengatur sambungan dengan lebih baik, maka pemasangan harus dilakukan dengan meletakkan baris lembaran dari bawah ke atas, sebelum melanjutkan melanjutkan pemasangan kearah saming.
-   Selama pemasangan berlangsung, harus selalu dilakukan pemeriksaan ditempat untuk melihat kesejajaran lembaran-lembaran ketika diletakkan untuk mencegah agar tidak melebar atau bergerak-gerak.
-   Untuk atap dengan kemiringan curam atau vertikal, sebuah pengikat positif (sekrup atau baut) harus dipasang pada setiap panjang lembaran guna mencegah gerakan ke bawah. Sekrup ini harus dipasang di bawah atau melalui capping pada bagian atas ujungnya.


Tabel diatas adalah salah satu contoh dokumen kelengkapan mengikuti tender.
Biasanya dalam mengikuti satu tender pekerjaan harus dilengkapi dokumen Metode  Pelaksanaa Pekerjaan.

Disadur dari file pribadi.